Diah Nurwitasari Ingatkan APBN 2024 Harus Berpihak Pada Rakyat

12-06-2023 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Diah Nurwitasari. Foto: Runi/nr

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Diah Nurwitasari menegaskan bahwa Pembahasan APBN 2024 harus sungguh-sungguh berpihak untuk kepentingan Rakyat Indonesia. Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama seluruh Kemenko pada Jumat (9/6), disampaikan mengenai rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. 

 

Pemaparan dilakukan oleh masing-masing Menko. Dimana dalam paparan tersebut disebutkan pagu indikatif anggaran tahun 2024 Kemenko Polhukam tercatat Rp320,43 miliar, Kemenko Perekonomian Rp505,8 miliar, Kemenko PMK Rp248 miliar, sementara Kemenko Marves mencapai Rp327 miliar.

 

Politisi PKS, Diah Nurwitasari yang juga merupakan Anggota Komisi VII DPR RI melalui rilis resminya mengatakan sikap PKS terhadap RAPBN 2024 yang harus berpihak pada rakyat.

 

"Kita akan kawal pembahasan dalam RAPBN 2024 berpihak pada kepentingan Rakyat Indonesia. Kita akan dalami dalam setiap Rapat pembahasan Panja Banggar," ujar Diah dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (12/6/2023).

 

Ia juga menambahkan, terkait bidang ESDA, Diah yang juga Anggota komisi VII menyampaikan catatan catatan terkait pertambangan dan lingkungan yang jadi salah satu isu. "Catatan dari Fraksi PKS sudah kami siapkan, mulai dari Isu IKN, Kereta Api Cepat, Energi dan Lingkungan, maupun isu lainnya," sambungnya.

 

"Kita berharap anggaran 2024 betul-betul berpihak kepada rakyat. Betul-betul berdampak pada pertumbuhan ekonomi," tutup diah. Raker Banggar DPR RI dihadiri oleh seluruh Menko, yakni Pak Luhut BP sebagai Menko Marves, Pak Mahfud MD sebagai Menkopolhukam, Pak Airlangga sebagai Menko perekonomian, dan Pak Muhajir sebagai Menko PMK. (ann/aha) 

BERITA TERKAIT
Banggar Kasih Solusi Cespleng Antisipasi Risiko Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Apa Saja?
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN...
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Diberi Ruang Diskresi Batas Atas-Bawah Kenaikan PPN
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi...
Kunjungi Jatim, Banggar Bahas Kenaikan PPN 12%
04-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Surabaya - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR...
Rapat Banggar DPR Bahas Anggaran 2025 Bersama Tujuh Menko
02-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang...